TopNews, Ketapang – Puluhan mahasiswa menggeruduk halaman Kantor Bupati Ketapang, Jumat (31/07/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keresahan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Mahasiswa menilai persoalan BBM di Kabupaten Ketapang tidak bisa terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Antrean panjang di sejumlah SPBU hingga sulitnya masyarakat memperoleh BBM di tingkat eceran dinilai telah mengganggu aktivitas warga.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Agus Haryandi, mengatakan persoalan BBM bukan lagi sekadar persoalan antrean, tetapi telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat yang digunakan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Persoalan BBM ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat sudah resah. Mereka harus antre panjang untuk mendapatkan BBM, sementara di tingkat eceran juga sulit diperoleh,” ungkap Agus kepada awak media Sabtu (01/08/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi, khususnya berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan BBM di Kabupaten Ketapang.
Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama pihak terkait tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi mengambil langkah konkret untuk memastikan BBM dapat diterima masyarakat secara normal.
Terlebih, Agus mendesak adanya evaluasi terhadap pengelolaan distribusi BBM, termasuk terhadap Kepala Jobber Ketapang yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam proses penyaluran BBM.
Ia bahkan, lanjut Agus meminta agar pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pihak yang tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
“Kalau memang Kepala Jobber tidak becus menjalankan tugasnya, copot saja. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut dan masyarakat yang menjadi korban. Jangan sampai masyarakat terus disiksa karena sulit mendapatkan BBM,” terangnya.
Dia menilai, pemerintah harus berani mengambil keputusan apabila persoalan distribusi BBM terus terjadi. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus dibebani dengan antrean panjang maupun kesulitan memperoleh BBM akibat persoalan distribusi yang tidak kunjung selesai.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Pemerintah harus hadir dan memastikan BBM tersedia serta distribusinya berjalan dengan baik,” cetusnya.
Mahasiswa juga meminta adanya koordinasi yang lebih serius antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, pihak Pertamina, pengelola Jobber, SPBU, dan pihak terkait lainnya untuk mencari akar persoalan serta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Di akhir dia menegaskan, agar tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak berhenti sebagai bahan evaluasi semata, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
“Yang kami minta sederhana, masyarakat jangan dipersulit mendapatkan BBM. Kalau memang ada persoalan dalam distribusinya, segera benahi dan jangan biarkan masyarakat terus menanggung dampaknya,” pungkas Agus.
