TopNews, Ketapang – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di tingkat eceran di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang masih bertahan pada angka yang tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan TopNews di lapangan, Pertalite dijual dengan kisaran harga Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter.
Hasil pemantauan tersebut ditemukan di sejumlah titik, di antaranya di Jalan Arif Rahman Hakim, Desa Padang, serta Jalan Pangeran Kusuma Jaya, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong.
Kondisi ini terus dikeluhkan warga karena dinilai semakin membebani biaya hidup, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Wakil Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Ketapang, Ujang Yandi, menilai tingginya harga Pertalite di tingkat eceran menjadi indikasi bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah tersebut belum sepenuhnya terselesaikan.
“Hasil pemantauan kami di lapangan menunjukkan harga BBM eceran masih berkisar antara Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat, terutama mereka yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja, berdagang, maupun memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Ujang, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, tingginya harga BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan bermotor, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang yang pada akhirnya memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran.
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM bersubsidi kembali berjalan normal sehingga masyarakat tidak lagi membeli Pertalite dengan harga yang jauh di atas ketentuan.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara segera memberikan solusi yang konkret. Masyarakat membutuhkan kepastian agar BBM mudah diperoleh dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ujang juga menyoroti belum adanya langkah yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam mengatasi tingginya harga BBM eceran. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Jangan hanya melakukan pemantauan tanpa ada tindakan yang jelas. Masyarakat membutuhkan langkah cepat agar harga BBM kembali normal dan pasokan dapat diperoleh dengan mudah,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendesak Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab masih tingginya harga Pertalite di tingkat eceran, sekaligus memaparkan langkah konkret yang sedang dilakukan untuk memperbaiki distribusi BBM bersubsidi.
Menurut Ujang, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas sehingga tidak terus dibayangi ketidakpastian mengenai ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan Pertamina harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak akibat tingginya harga BBM. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar penjelasan, tetapi tindakan nyata agar harga BBM kembali normal dan distribusinya berjalan lancar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, TopNews masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga BBM eceran di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang.
