TopNews, Ketapang – Pengurus Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) periode 2026-2030 resmi dikukuhkan pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Problem Solving Konflik Sosial: Strategi Menuju Iklim Investasi Berkelanjutan”.
Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh, Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Setelah prosesi pengukuhan dan penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan FGD yang membahas berbagai persoalan konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya konflik yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.
Dalam pemaparannya, Chief Corporate Affairs Officer BGA Group, Priyanto PS, menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan pendekatan holistik. Menurutnya, penanganan konflik tidak cukup hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan sosial dan kultural.
Mengangkat materi bertajuk Strategic Social Handling, Priyanto menilai akulturasi budaya di kawasan perkebunan kelapa sawit merupakan sebuah keniscayaan yang harus dikelola dengan baik.
“Tanpa rekayasa sosial yang tepat, perusahaan justru berisiko menyemai benih konflik yang dapat memporak-porandakan tatanan sosial di tingkat tapak,” ungkap Priyanto.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi memasuki 2027. Di antaranya perubahan regulasi dan konflik sosial, seperti implementasi Undang-Undang Reforma Agraria, meningkatnya sengketa lahan, penegakan hukum lingkungan, hingga konflik tanah adat.
Selain itu, terdapat sejumlah isu sensitif yang berpotensi dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat, mulai dari persoalan perizinan, pemekaran wilayah, hingga kampanye hitam (black campaign) melalui media sosial.
Melalui pendekatan hierarki kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri, BGA optimistis integrasi sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung visi perusahaan, yakni “Masyarakat Sejahtera, Perusahaan Tumbuh Berkelanjutan.”
Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam paparannya menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, pemerintah daerah, dan pemangku adat dalam menjaga kondusivitas daerah.
Ia menegaskan, pembangunan daerah serta terciptanya iklim investasi yang kondusif hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan harmonisasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Selain menjadi salah satu penopang PDRB sektor pertanian, industri ini juga berperan dalam menggerakkan ekonomi perdesaan, menyerap tenaga kerja lokal, serta menopang rantai pasok nasional dan global.
“Sektor perkebunan kelapa sawit sendiri memegang peranan krusial sebagai tulang punggung PDRB sektor pertanian, penggerak ekonomi perdesaan, penyerap tenaga kerja lokal, serta penopang rantai pasok nasional dan global, termasuk mendukung ketahanan energi dan pangan seperti biodiesel serta industri makanan dan kosmetik,” ujarnya.
Di sisi lain, Alexander juga menyoroti berbagai persoalan dan sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Ia mengungkapkan, konflik yang terjadi di lapangan kerap berlangsung berkepanjangan dan sulit diselesaikan bukan semata-mata karena persoalan mendasar antara masyarakat dan investor, tetapi juga dipengaruhi adanya intervensi pihak luar.
“Terjadinya konflik dan penyebab konflik berkepanjangan ini sering kali dikarenakan oleh ulah para spekulan yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengedepankan empat strategi utama. Yakni dialog dan komunikasi terbuka, pengakuan serta perlindungan hak adat, penguatan regulasi dan kepastian hukum, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berbasis kearifan lokal.
Alexander menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendorong penyelesaian sengketa secara transparan dengan mengedepankan dialog terbuka dan melibatkan para pemangku adat.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mendorong penyelesaian sengketa secara transparan melalui dialog terbuka, pelibatan pemangku adat, serta penguatan regulasi yang jelas. Langkah ini diambil agar iklim investasi tetap kondusif, hak-hak masyarakat lokal terlindungi secara hukum, serta ruang gerak bagi para spekulan yang ingin memprovokasi situasi dapat diminimalisir,” pungkasnya.













