TopNews, Ketapang – Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang, Senin (21/9/2026).
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Antrean bahkan terlihat memanjang hingga ke area sekitar SPBU.
Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama para pengendara yang harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Jika tidak segera ditangani, antrean kendaraan juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Presiden Mahasiswa STAI Al-Haudl Ketapang, Agus Haryandi, turut menyoroti kembali terjadinya antrean di sejumlah SPBU tersebut.
Agus mengatakan, persoalan antrean BBM bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, mahasiswa telah menyampaikan keresahan masyarakat melalui aksi yang digelar pada Jumat (31/7/2026).
“Pada Jumat (31/7/2026) kemarin, kami sudah melakukan aksi untuk menyuarakan terkait kondisi antrean BBM ini. Namun, sekarang antrean kembali terjadi. Ada apa sebenarnya dengan kondisi minyak di SPBU?” ujar Agus.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait, terutama menyangkut ketersediaan dan distribusi BBM di Kabupaten Ketapang.
Ia menilai, kembali munculnya antrean panjang menunjukkan persoalan BBM masih belum sepenuhnya teratasi. Karena itu, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kondisi pasokan BBM, khususnya terkait distribusi ke sejumlah SPBU.
“Kami mempertanyakan mengapa kondisi seperti ini kembali terjadi. Jangan sampai persoalan antrean hanya muncul, kemudian mereda, tetapi kembali terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” katanya.
Agus juga menyoroti pola distribusi BBM ke sejumlah SPBU yang dinilai perlu dibuka secara transparan.
Menurutnya, ketidakmerataan pasokan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, termasuk munculnya dugaan adanya praktik monopoli dalam distribusi BBM ke SPBU.
“Kalau memang distribusinya merata dan sesuai kebutuhan, tentu harus bisa dijelaskan mengapa di sejumlah SPBU terjadi antrean panjang. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya apakah ada pihak tertentu yang menguasai atau memonopoli distribusi BBM,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut perlu dibuktikan dan diklarifikasi oleh pihak yang berwenang. Karena itu, Pertamina dan instansi terkait diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme distribusi, jumlah pasokan, serta alasan terjadinya perbedaan ketersediaan BBM di sejumlah SPBU.
“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu. Tetapi dugaan seperti ini muncul karena masyarakat melihat pasokan di lapangan tidak merata. Ini yang perlu dijelaskan dan diawasi,” katanya.
Agus juga meminta pihak terkait memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kepastian pasokan penting agar masyarakat, pelaku usaha, maupun pengguna kendaraan lainnya tidak terus terdampak akibat antrean panjang di SPBU.
Selain menyita waktu, antrean panjang juga berpotensi menimbulkan persoalan lain di lapangan. Terlebih apabila kendaraan yang mengantre sampai menggunakan badan jalan, sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas.
Keluhan serupa disampaikan Iqbal, salah seorang pengendara sepeda motor. Ia mempertanyakan kembali munculnya antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Ketapang.
“Kenapa sekarang kembali terjadi? Minyak sulit lagi, antrean panjang lagi. Kalau antrean sudah terjadi, bahkan bisa sampai macet,” keluh Iqbal.
Dia berharap, kondisi tersebut segera mendapat perhatian dari pihak terkait agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan saat mendapatkan BBM.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan BBM yang baik dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan ketersediaan BBM di Ketapang,” timpalnya.
Masyarakat juga berharap Pertamina dan instansi terkait segera memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM di Kabupaten Ketapang, sehingga antrean panjang tidak terus berulang.
Selain itu, pengawasan terhadap distribusi BBM dinilai perlu diperkuat untuk memastikan pasokan sampai ke seluruh SPBU secara proporsional dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pertamina dan instansi berwenang juga diharapkan memberikan klarifikasi terkait dugaan adanya praktik monopoli dalam distribusi BBM tersebut, termasuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam pola penyaluran yang menyebabkan pasokan ke sejumlah SPBU tidak merata.
