TOPNEWS, Ketapang – Proyek pembangunan infrastruktur di SMKN 3 Ketapang senilai Rp 398.299.910 kembali menuai sorotan tajam. Selain dinilai memiliki nilai anggaran yang sangat besar namun hasil fisiknya tidak wajar, pembangunan ini ternyata juga dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.
Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini secara fisik hanya menghasilkan dua unit toilet, satu sumur bor, dan satu menara tandon air. Hal ini dinilai sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang mencapai hampir Rp 400 juta.
Namun persoalan tidak berhenti di situ. Ternyata, sejak awal hingga akhir pengerjaan, pihak pelaksana proyek sama sekali tidak melakukan koordinasi maupun pemberitahuan kepada Kepala Desa Negeri Baru, tempat lokasi proyek berada.
Kepala Desa Negeri Baru, Suda Efendi, membenarkan hal tersebut. Ia mengaku baru mengetahui adanya proyek besar ini setelah mendengar informasi dari media massa dan menelpon langsung Kepala Sekolah.
“Saya merasa kaget, tahu-tahu sudah dibangun tanpa pemberitahuan ke Desa. Tidak hanya kepada saya, pelaksana juga tidak memberitahu kepada Ketua RT maupun Kepala Dusun setempat,” ungkap Suda.
Menurutnya, koordinasi hal yang penting dilakukan agar pemerintah daerah di tingkat bawah dapat turut melakukan pengawasan. Tanpa koordinasi, transparansi menjadi sulit terjamin dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Seharusnya setiap pembangunan, baik dari APBD Kabupaten maupun Provinsi, wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Desa. Supaya kami bisa menginventarisir dan mengawasi agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sebelumnya, proyek tersebut mendapat sorotan terkait nilai anggaran yang diduga tidak sesuai dengan fisik yang dibangun. Lantaran hanya menghasilkan dua unit perumahan WC, satu sumur dan satu unit menara tandon air.
Kepastian soal item pekerjaan yang menghabiskan anggaran mencapai Rp 400 juta tersebut, juga belum mendapat penjelasan instansi terkait.
Upaya konfirmasi terbaru awak media ke Disdik Provinsi belum mendapat respon.
Namun, beberapa waktu lalu, Bidang SMK Disdik Provinsi sempat mengirimkan dokumentasi bangunan WC dan sumur bor ke awak media di Ketapang, sebagai tanda pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan.
